Adukan Rumah Sakit di Medan, Penasehat Hukum Pelapor Apresiasi Kapolda Sumut 

MEDAN - Penasehat Hukum dari Yayasan Citra Keadilan beri apresiasi kepada Kapolda Sumatera Utara terkait salah satu rumah sakit di Medan yang melanggar tata ruang, izin lingkungan hidup dan Perda kota Medan.  

"Kami Penasehat Hukum dari Yayasan Citra Keadilan memberi apresiasi kepada Kapolda Sumut atas respon dan tanggap terkait aduan kami pada bulan Februari 2024 lalu, "kata Judika Atma Togi Manik, SH, MH, Senin (13/01/2025).

Baca juga: KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka Dugaan Suap Pengadaan Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan

Judika menyebutkan Inisial Rumah Sakit RM milik PT. RMH (Terlapor) diduga melanggar perda kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan.

"Terlapor diduga telah menghilangkan gang family dengan mendirikan bangunan rumah sakit, dan diduga ketidaksesuaian izin lingkungan tata ruang dan Perda Kota Medan, "ungkap Judika di dampingi 2 rekannya Omega Jaya Siahaan, SH, MH dan Alfa Prima Siahaan, SH, MH.

Baca juga: Keadilan Terbunuh, LBH Medan 'Nyerah', LIPPSU Ributi Hakim Perkara Bos Judi Apin BK

Lanjutnya, "Terkait itu kami sangat apresiasi Kapolda Sumatera Utara dan Jajarannya yang telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, " katanya lagi.

Status penyidikan tersebut tertuang dalam surat bernomor B/1376/XII/Res.1.24/2024/Ditreskrimsus tertanggal 31 Desember 2024. 

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Oknum Mantan Pangulu Bahung Kahean Dipenjarakan, Warga Apresiasi Kejari Simalungun

"Hal ini kami yakini pihak Kepolisian telah menemukan tindak pidana atas aduan kami tersebut, " tambah Judika Manik.  

Pihaknya mengharapkan Kapolda Sumatera Utara untuk dapat menentukan status tersangka guna kasus tersebut terang benderang. 

Baca juga: Kabid Propam Polda Sumatera Utara Berani Ambil Tindakan Tegas, Praktisi Hukum: Sosok Penegak Hukum Ini Patut Dicontoh

Omega Jaya Siahaan, SH, MH menambahkan "Kami meminta Kapolda Sumatera Utara agar tidak takut untuk segera menetapkan terlapor sebagai tersangka pada tingkat penyidikan ini terkait aduan yang kami sampaikan, " harap Omega.

Dalam masalah ini ia berpendapat menimbulkan kerugian negara dan penyusutan pendapatan negara

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Jokowi Dikutuk dan Ingatkan Jangan Sembarangan Kudeta! Bahaya?

Lanjutnya, "Jika aduan ini jalan ditempat kami akan melaporkan ke tingkat lebih tinggi baik itu Mabes Polri maupun Ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan masalah serius yang berpotensi terjadi kerugian pendapatan negara, " pungkasnya. (As/AL)